EXPOSEINDONESIA.COM, Ende, NTT – Ketua gerakan anti korupsi sedaratan Flores Lembata Kanis Soge mendesak setiap stekholder untuk segerah merespon keluhan guru – guru Lembaga Paud dan Kober di kabupaten Ende.
Pasalnya ,sesuai pengakuan ketua Himpaudi kabupaten Ende Arsat Ismail DJ, S ST bahwa dana bantuan operasional paud tahap II tahun 2021 dengan jumlah sekitar 2 miliar tidak bisa dicairkan karena disebabkan bendahara P&K tidak menginput data.
Melihat dengan keluhan tenaga pendidik Lembaga Paud dan Kober ini, ketua Gerakan anti korupsi sedaratan Flores Lembata, Kanis Soge angkat bicara.
Kepada media ini 19/03/22 Kanis mengatakan bahwa, persoalan tersebut harus segerah ditindak lanjuti oleh Lembaga yang berwewenga dalam hal ini, Bupati dan wakil bupati Ende dan anggota DPRD Komisi III kabupaten Ende.
“Proses pendidikan anak usia dini itu, bagian dari amanat undang-undang yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa di Negara ini, sehingga kita minta jangan abaikan Lembaga ini “,ungkapnya
Menurut Kanis, Persoalan ini harus segera dipertanggungjawabkan oleh para steakholder dan para pihak yang sudah diamanatkan oleh Negara, tetapi kalau pihak terkait tidak bertanggung-jawab maka, Kanis meminta kepada pihak pemerintah dan anggota komisi III DPRD Ende untuk segera tanggapi atau merespon, segera mencari data apa yang menjadi alasan sehingga bendahara tidak menginput data.
” Saya sebagai ketua gerakan antikorupsi seFlores Lembata tidak tinggal diam melihat dengan persoalan ini kita akan melakukan pengugatan akan mencari data dan akan mengadvokasikan persoalan ini, karena kalau ini tetapi dibiarkan kasian tenaga pendidik Paud”,tutupnya.
Reporter : Arnold Dewa
