Ini Rekomendasi DPRD SBB Terkait Demonstrasi Aliansi Rakyat Bantu Rakyat

EXPOSEINDONESIA.COM, SBB – Menyikapi tuntutan warga dusun Resetlement Pulau Osi, Pelita Jaya, Pulau Osi dan Pohon Batu terhadap PT SIM yang disampaikan Aliansi Rakyat Bantu Rakyat ke DPRD SBB akhir membuai hasil.

Hasil dari demonstrasi Aliansi Rakyat Bantu Rakyat tersebut berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD SBB kepada pemerintah daerah, lewat hasil rapat Komisi III dan RDP gabungan komisi I, II dan III bersama pihak terkait berkaitan dengan PT SIM yang saat ini beroperasi di lahan milik warga empat dusun tersebut.

Rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pj Bupati SBB terhadap PT SIM tersebut, ada 5 poin yang dihasilkan saat RDP bersama, pada 24 Oktober 2023

5 poin rekomendasi yang dikeluarkan DPRD SBB diantaranya,

1, Meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini saudara Pj Bupati SBB segera mengeluarkan surat untuk menghentikan sementara aktivitas PT SIM di wilayah yang masih dipersengketakan oleh masyarakat dusun Pelita Jaya, Resetlemen Pulau Osi, Pulau Osi dan Pohon Batu, sampai ada putusan hukum yang tetap dan meninjau kembali surat izin lokasi PT SIM.

2, Memberikan rekomendasi kepada Kapolres SBB untuk meninjau kembali keberadaan anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di lokasi perusahaan.

3, Meminta kepada Kapolres SBB untuk memproses tindak pidana yang terjadi dan memakan korban di pihak masyarakat, serta memperhatikan kembali laporan masyarakat dusun Pohon Batu ke Polres SBB pada tahun 2022 Terkait penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT SIM.

4, Meminta kepada saudara Pj Bupati SBB, untuk mengambil langkah strategis dengan mencari solusi bersama forkopimda dan stakeholder terkait dalam penyelesaian persoalan terkait sengketa agraria yang terjadi di keempat dusun tersebut.

5, Berdasarkan asas tertinggi di negara ini yakni asas kemanusiaan maka jika pemerintah daerah dalam hal ini saudara Pj Bupati SBB tidak menindaklanjuti rekomendasi DPRD untuk menghentikan sementara aktivitas PT SIM di wilayah yang masih disengketakan tersebut maka DPRD secara kelembagaan akan mengambil sikap secara politik.(.)

Print Friendly, PDF & Email
www.domainesia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *