EXPOSEINDONESIA.COM, Jakarta – Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) untuk Pemilu 2024 tengah menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Sejumlah kalangan menilai RUU Pemilu yang tengah digodok DPR ini memuat pasal-pasal yang berpotensi memihak kepada petahana dalam Pilpres 2024.
Salah satu pasal kontroversial dalam RUU Pemilu adalah yang memperbolehkan partai petahana mengajukan pasangan calon presiden melewati proses penjaringan internal. Hal ini tentu memberi keuntungan bagi partai pendukung petahana untuk langsung mengusung sang presiden tanpa harus melalui proses panjang.
Banyak pihak telah menyuarakan keberatan atas pasal ini, termasuk sejumlah partai oposisi dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai pasal ini jelas-jelas memihak kepada kepentingan politik sang presiden dan partainya. Ini dianggap bertentangan dengan prinsip pemilu yang demokratis dan adil.
Namun, Presiden Joko Widodo justru abai terhadap kritik ini. Ia bahkan menyatakan mendukung RUU Pemilu hasil revisi DPR tersebut. Bagi banyak kalangan, sikap Presiden dinilai tidak peka terhadap aspirasi masyarakat dan terkesan memihak kepentingan politiknya sendiri.
Sikap Presiden Jokowi ini patut dikritik. Sebagai kepala negara, beliau seharusnya berpihak kepada kepentingan dan aspirasi rakyat, bukan kepentingan politik sesaat. Dengan mendukung pasal kontroversial tersebut, Presiden dianggap telah mengabaikan prinsip pemilu yang jujur dan adil demi keuntungan politiknya pribadi.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus mengubah sikapnya. Beliau harus mendengarkan suara rakyat yang menolak pasal pemilu yang berpotensi memihak kepada petahana tersebut. Presiden sebaiknya menunjukkan sikap adil dan bijaksana, bukan malah mendukung pasal yang kontroversial itu. Dengan begitu, citra dan kredibilitas presiden sebagai pemimpin bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi akan terjaga.
