Dalam Seminar Peran Media dan LSM di Jombang, Dewan Pers: Sikat Saja Wartawan yang Tidak Profesional

Suasana Seminar bersama PWI, IJTI, FRMJ di Jombang

EXPOSEINDONESIA.COM, JOMBANG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Majapahit, dan Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar seminar Nasional yang bertajuk “Peran Media dan LSM dalam kontrol sosial” di Jombang pada Kamis (21/12/2023) siang.

Salah satu narasumbernya yakni, Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu, yang mengisi secara online. Dalam hal ini, ia menegaskan untuk menindak oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan yang terindikasi ada unsur kriminal dan pemerasan.

“Sikat saja jika terindikasi kriminal dan pemerasan. Itu tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik dan tidak sesuai undang-undang pers,” tegas Dr. Ninik yang menjadi pemateri secara virtual tersebut.

Menurutnya, ruang lingkup pengaduan di Dewan Pers cukup mudah, kini sudah tersedia aplikasi yang bisa di akses secara online melalui website resmi Dewan Pers yakni dewanpers.or.id.

“Pengadu tidak perlu mengirimkan berkas hardcopy, semua pengadu bisa mengakses melalui online,” paparnya.

Seperti yang diketahui, selain Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, ada beberapa narasumber yang kompeten dalam bidangnya diantaranya Machmud Suhermono selaku Asesor Uji Kompetensi Wartawan Dewan Pers, Suko Widodo selaku Akademisi bidang komunikasi politik Unair, perwakilan Kajari Jombang Kasi Intel Deni Syahputra dan Kapolres Jombang.

Didapuk sebagai moderator acara Seminar Nasional yang mengambil tema “Peran Media dan LSM dalam Kontrol Sosial” yakni Aan Anshory dari Lembaga Indonesia Untuk Keadilan (LInK). Selain itu, Bupati Jombang Sugiat menjadi pembuka acara didampingi oleh jajaran Forkopimda Pemkab Jombang.

Adapun peserta dari seminar ini yakni seluruh perwakilan Kepala Desa dan Kepala Sekolah SMAN atau SMKN se-Kabupaten Jombang.

Mohammad Syafi’i panitia dalam kegiatan tersebut mengatakan kegiatan seminar diselenggarakan merujuk pada pengalaman teman-teman jurnalis ketika dilapangan. Muncul banyak pertanyaan tentang peran wartawan.

“Mempertanyakan pers seperti apa, banyak fakta yang tidak sesuai dengan aturan pers. Cukup banyak keluhan dari Kepala Sekolah dan Kepala Desa. Ada tindakan yang cenderung tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik,” kata Syafi’i dalam pesan sambutan, Kamis (21/12/2023).

Syafi’i selaku wartawan media nasional mempersilahkan bagi Kepala Desa dan Kepala Sekolah untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Berbagai temuan dengan praktek wartawan bisa dipertanyakan kepada narasumber.

“Silahkan mempertanyakan kepada pemateri yang kami kira kompeten untuk menjawab jika ada sengketa pers,” ungkapnya.

Pj Bupati Jombang, Sugiat mengapresiasi pelaksanaan seminar nasional peran Media dan LSM dalam kontrol sosial. Kegiatan seminar ini diharapkan bisa menjadi bagian dalam upaya kontrol sosial demi kemajuan Kabupaten Jombang.

“Pers merupakan Pilar ke empat Demokrasi, atas nama pemkab jombang mengapresiasi kegiatan yang dilakukan teman-teman pers,” ungkap Pj Bupati Sugiat.

Pj Bupati Sugiat dengan latar belakang studi jurnalis mengerti betul bagaimana peranan media di Jombang. Untuk itu, selama mendapat amanah menjadi Pj Bupati Jombang dirinya harus berhasil menjalankan tanggung jawab yang diamanatkan.

“Kami butuh peran media dan LSM untuk memajukan kabupaten Jombang lebih baik,” bebernya.

Untuk itu peranan media dan LSM cukup krusial dalam memajukan Jombang lebih baik. Sangat relevan dengan dinamika masyarakat, punya peran krusial sebagai kontrol sosial, serta menjadi corong utama menyampaikan informasi luas kepada masyarakat.

“Saya siap untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Terutama untuk langkah dan tindakan yang baik,” jelasnya.

Jalin komunikasi baik dengan kawan media, karena media sendiri punya tanggung jawab atas pemberitaan. LSM memiliki tugas melakukan advokasi, peran kontrol sosial perlu dilakukan untuk memajukan masyarakat.

“Media sebagai alat kontrol, pilar ke empat Demokrasi, selain Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sebagai lembaga kontrol supaya pembangunan di Indonesia tetap pada rel nya,” ucapnya.

Print Friendly, PDF & Email
www.domainesia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *