EXPOSEINDONESIA.COM, Ende, NTT – Anggota komisi III dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Ende,provinsi Nusa Tenggara Timur NTT ,melalkukan kegiatan rapat dengar pendapat (RDP), dengan dinas pendidikan dan kebudayaan P&K Ende yang dipimpin oleh ibu Mensi Tiwe.
Kegiatan tersebut,bertujuan untuk mengecek kinerja kerja pihak dinas P&K selama tahun anggaran 2021. terkait penggunaan dana, dan dana BOP paud tahap II tahun anggaran 2021 yang tidak bisa dicairkan yang mengakibatkan beberapa lembaga paud dikabupaten Ende harus berhutang kesetiap toko – toko ATK.
Namun sayangnya instansi tersebut sangat banyak mengalami persoalan dari tahun ke tahun.
Disela – sela kegiatan Sitti Hajrul Hastuti Fraksi Nasdem daerah pemilihan (Dapil I) Ende menyentil kinerja kerja pihak dinas P&K kabupaten Ende.
Menutut politisi Nasdem itu , Kinerja kerja dinas P&K kabupaten Ende sangat buruk
“Ya ,saya bingung dengan bapak bupati Ende,kenapa masi biarkan kadis P&K,kalau kita mau melihat kinerja kadis P&K sangat buruk bahkan gagal untuk memimpin instansi tersebut, masala setiap tahun ,uang hilanglah ,dana BOP tidak cair ,dan banyak hal”,ungkapnya
Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut akan di bawah ke Forum yang lebih brsar dalam hal ini paripurna.
“Kita akan suarakan kebapak bupati kalau kadis P&K ibu Mensi Tiwe itu, tdak mampu dan gagal untuk memimpin dinas P&K. masa baru tahun pertama suda masalah,bahkan P&K menjadi sumber masalah setiap tahun,tetapi kenapa bapak bupati masi mau mendengar argentasinya sementara bukti masalah suda kita tahu setiap tahun”,jelas Aastuti
Lanjut Ibu Astuti, dirinya bingung dengan bapak bupati Ende, kena masi mempercayakan Ibu Mensi untuk memimpin dinas PK
“Saya berharap persoalan ini harus ditindaklanjuti oleh bupati Ende Ibu Mensi dengan bendaharanya itu gagal dan tidak mampu untuk ditempatkan menjadi posisi kadis dan bendahara P&K”,paparnya
Senada dengan pernyataan tersebut, politisi berkaria Yani Kota meminta kepada lembaga BPK untuk segerah melakukan audit di dinas P&K kabupaten Ende
“Ya,kita minta Lembaga BPK untuk bisa audit di dinas P&K kabupaten Ende ,karena sangat banyak masalah di dinas P&K”,tutupnya.
Reporter : Arnold Dewa
