EXPOSEINDONESIA.COM, Ende, NTT – Kabupaten Ende adalah kota Pancasila dan kota pelajar yang ada di Flores. Tiga tahun terahkir ini Ende menjadi perbincangan publik, mulai dari soal hilangnya uang 250 juta, penyerapan dana BOSDA, dugaan pungutan liar dana Bos oleh oknum di Dinas Pendidikan P & K dan saat ini tidak cairnya dana Bantuan Operasional Pendidikan ( BOP ) tahap II bagi pengelolah lembaga PAUD se kabupaten Ende.
Melihat dengan Fenomena yang terus terjadi itu, Anggota komisi III DPRD Kabupaten Ende Yohanes Marianus Kota Mendesak Kepala Dinas P & K Kabupaten Ende untuk bertanggung jawab atas kesalahan kerja bendaharanya terkait tidak menginput data, sehingga Dana Bantuan Operasional Pendidikan ( BOP ) tahap II tahun 2021 bagi Lembaga Pengelolah PAUD tidak dapat di realisasi atau di cairkan.
” lagi – lagi dia, kenapa si dengan dinas yang satu ini selalu bermasalah tiap tahun, saya bingung kenapa bupati masih mempertahankan dia, secara kemampuan dia tidak mampu dan tidak profesional dalam mengelolah Dinas tersebut,” Hal ini disampaikan oleh Yohanes Marianus Kota kepada media, selasa 22 Maret 2022.
Yani kota menambahkan Dinas sebesar itu mestinya kepala Dinas harus transparan dan bekerjasama dari berbagai bidang demi memajukan pendidikan dikabupaten Ende, bukan hanya dipercayakan ke satu orang untuk menangani semua persoalan yang menyangkut dengan keuangan di dinas tersebut.
” iya ini terbukti bahwa kinerja kerja kepala Dinas P&K tidak profesional, masa semua dibebankan ke bendahara, disana pasti ada kabidnya, seksinya, dan staf staf lain yang dapat membantu sehingga persoalan tidak di cairnya dana BOP tidak terjadi,” Ujarnya
Lanjut Yani Kota, Persoalan tersebut akan segerah ditindaklanjuti oleh anggota Komisi III DPRD Ende
“Iya Aji, kita akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dan itu secepatnya akan kita lakukan”, Tuturnya.
Reporter : Arnold Dewa
