Ket : Ilustrasi HTI Dilarang di Indonesia
EXPOSEINDONESIA.COM, Cikarang Pusat – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kabupaten Bekasi berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bekasi, yang memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, tidak disusupi paham radikalisme ataupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pasalnya, berdasarkan hasil survey dari tingkat nasional, sebagian besar oknum pejabat terindikasi paham radikal dan menjadi ancaman serius bagi kedaulatan NKRI. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua ISRI Kabupaten Bekasi, Ronny Harefa kepada wartawan, Selasa (23/9/2020) melalui keterangan persnya.
“Di BUMN saja berdasarkan survey terakhir, hampir sebagian besar terindikasi radikalisme, itu merupakan suatu hal yang sangat berbahaya untuk negara. Apalagi ditingkat Kabupaten yang memiliki BUMD,” ujar Ronny Harefa.
Lebih lanjut Ronny mengatakan, sangat berbahaya jika kelompok radikal menguasai BUMD. Pasalnya, ada sumber-sumber keuangan yang dapat dikelola untuk gerakan mereka. Apalagi, PDAM Tirta Bhagasasi selalu mengalami defisit.
“Bahaya jika radikalisme menguasai BUMD. Kalo radikalisme itu sudah terpapar, itu kita tidak bisa membayangkan betapa besar dan dahsyat akibatnya untuk kedepannya,” terangnya.
Dikatakan Ronny, tantangan untuk memberangus HTI jauh lebih besar, setelah Presiden Jokowi membubarkan HTI. Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh langkah Bupati Bekasi, Eka Supri Atmaja dalam membersihkan BUMD pengaruh dan paham radikal.
“Kita juga ingin memberi dorongan kepada pemerintah supaya BUMD dan pejabat di Kabupaten Bekasi itu betul betul dibersihkan dari radikalisme,” jelas dia.
Ronny menegaskan, bahwa radikalisme merupakan paham yang sangat berbahaya dan bahkan melebihi bahaya Komunisme.
“Jangan sisakan satupun orang radikal di bumi pancasila. Satu aja, jangan, karena mereka virus yang berbahaya,” tegasnya.
Perlu diketahui, ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan pada 2017 lalu melalui SK Ditjen AHU No AHU-30.AH.01.08 /2017. Layaknya komunis, HTI bahkan paling ditakuti. Ormas ini disebut-sebut akan mengganti landasan ideologi Pancasila dengan sistem pemerintahan Khilafah.
